Cara Membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang yang Sah & Aman

Surat perjanjian hutang piutang adalah surat yang melindungi kesepakatan antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman dalam transaksi pinjam-meminjam. 

Tanpa surat perjanjian yang jelas, risiko perselisihan dan ketidakpastian hukum bisa meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara menyusun surat perjanjian hutang piutang yang efektif dan legal.

Bagaimana cara membuat surat perjanjian hutang piutang yang sah dan aman? 

Simak artikel berikut supaya Anda bisa memastikan transaksi hutang piutang yang aman dan terhindar dari masalah di kemudian hari.

Apa Itu Surat Perjanjian Hutang Piutang?

Surat perjanjian hutang piutang adalah dokumen tertulis yang resmi mencatat kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam yang berkaitan dengan kesepakatan pinjaman sebelumnya. 

Dasar hukum surat perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1313 KUHPerdata. Sementara berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terdapat empat syarat agar perjanjian hutang piutang sah secara hukum, yaitu: 

1. adanya kata sepakat dari pihak yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. sebab yang halal atau tidak dilarang

Oleh karena itu, memiliki surat perjanjian hutang piutang sangat dianjurkan bagi pihak yang terlibat transaksi pinjam-meminjam. Surat ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencegah potensi sengketa yang bisa terjadi di kemudian hari.

Komponen Penting dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang

Demi memastikan kepastian hukumnya, cara membuat surat perjanjian hutang piutang harus mencantumkan hal-hal berikut: 

1. identitas pihak-pihak terlibat: sertakan nama lengkap, alamat, dan informasi identitas lainnya dari kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman maupun peminjam;
2. jumlah pinjaman: tuliskan dengan jelas jumlah uang yang dipinjam, baik dalam angka maupun huruf untuk menghindari kesalahpahaman;
3. bunga (jika ada): jika ada bunga yang dikenakan, cantumkan persentase bunga, cara perhitungan, dan waktu pembayaran bunga tersebut;
4. jadwal pembayaran: tentukan tanggal jatuh tempo dan cara pembayaran yang disepakati, misalnya secara tunai atau transfer bank;
5. sanksi dan konsekuensi keterlambatan: jelaskan konsekuensi yang akan diterima jika ada keterlambatan pembayaran; dan
6. tanda tangan pihak terlibat: surat harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh saksi atau notaris jika diperlukan.

Cara Membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti untuk membuat surat perjanjian hutang piutang yang sah dan aman:

1. diskusikan dan sepakati syarat-syarat perjanjian: pastikan semua ketentuan, seperti jumlah pinjaman, bunga, dan jadwal pembayaran, telah disepakati bersama.
2. susun surat perjanjian dengan format yang jelas: gunakan format yang rapi dan lengkap, mencakup semua komponen penting seperti identitas pihak terlibat, jumlah pinjaman, bunga, jadwal pembayaran, dan sanksi.
3. dapatkan saksi atau notaris: untuk membuat surat perjanjian hutang piutang yang aman dan sah secara hukum, pertimbangkan untuk melibatkan saksi atau notaris.

Contoh Format Surat Perjanjian Hutang Piutang

Legalitas dan Pengesahan Surat Perjanjian

Pada intinya, menurut KUH Perdata Pasal 1320, surat perjanjian hutang piutang sah apabila dilandasi oleh kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, dan sebab yang tidak dilarang. 

Namun untuk membuat kepatuhan hukum yang lebih pasti, legalitas dan surat perjanjian hutang piutang dapat didampingi oleh notaris. 

Dega demikian, surat perjanjian hutang piutang tidak mudah ditarik kembali selain dengan pihak terlibat, termasuk notaris. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana kesepakatan yang terjadi. 

Tips Menyusun Surat Perjanjian Hutang Piutang yang Efektif

Cara membuat surat perjanjian hutang piutang yang efektif dapat dilakukan dengan bahasa yang jelas. Hindari penggunaan bahasa yang ambigu dan pastikan semua pihak memahami isi perjanjian.

Jelaskan setiap poin perjanjian dengan detail, terutama mengenai jumlah pinjaman, bunga, dan jadwal pembayaran. Serta pastikan komunikasi antara pemberi pinjaman dan peminjam selalu terbuka dan jelas.

Kesalahan yang Harus Dihindari dalam Menulis Surat Perjanjian

beberapa kesalahan umum yang harus dihindari saat membuat surat perjanjian hutang piutang antara lain:

1. tidak mencantumkan jadwal pembayaran secara detail: kesalahan dapat menimbulkan kebingungan atau sengketa di kemudian hari.
2. tidak menyertakan sanksi keterlambatan: sanksi harus disebutkan dengan jelas untuk mencegah keterlambatan pembayaran dan merugikan pihak tertentu. 
3. mengabaikan pengesahan oleh notaris atau saksi: meski tidak wajib, namun pengesahan perjanjian pinjaman oleh notaris atau saksi dapat memperkuat keabsahan perjanjian.

Studi Kasus: Masalah yang Bisa Timbul Tanpa Surat Perjanjian

Masalah akibat transaksi pinjam meminjam seringkali timbul dalam kalangan orang terdekat, baik lingkup keluarga, teman, hingga rekan bisnis. 

Tanpa surat perjanjian hutang piutang yang jelas, konflik dapat muncul karena tidak adanya dokumen tertulis yang membuktikan pihak tertentu terlibat dalam perjanjian hutang piutang. Terutama jika tidak ada pengakuan dari pihak yang terlibat sengketa. 

Hal ini karena dalam Pasal 1866 KUHPerdata menyebutkan bahwa hukum perdata seperti perjanjian menyebutkan alat bukti seperti: bukti tulisan; bukti dengan saksi; persangkaan;  pengakuan; dan sumpah. 

Kesimpulan

Setelah membaca artikel mengenai cara membuat surat perjanjian hutang piutang Anda seharusnya telah memahami bagaimana surat ini dapat mengurangi risiko perselisihan akibat hutang piutang. 

Surat perjanjian hutang piutang memberikan kepastian hukum dalam transaksi pinjam-meminjam. Oleh karena itu, penting untuk membuat surat yang sah dan jelas setiap kali melakukan transaksi hutang piutang. 

Pastikan surat perjanjian telah mencakup komponen-komponen penting, seperti identitas, jumlah pinjaman, bunga, jadwal pembayaran, dan sanksi keterlambatan. Jangan lupa juga untuk mempertimbangkan pengesahan oleh notaris atau saksi untuk memperkuat keabsahan dokumen.

Dengan demikian, Anda dapat melindungi hak dan menjaga hubungan baik dengan pihak lain dalam setiap transaksi hutang piutang.