Omnibus Law Indonesia: Manfaat, Kontroversi, dan Implikasinya

Omnibus law Indonesia adalah aturan baru yang secara resmi disahkan pemerintah pada Oktober 2020 lalu.

Omnibus law adalah aturan perundangan yang mengatur banyak aturan di dalamnya. Ahmad Redi dalam Omnibus Law, Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional mengartikan istilah ini sebagai metode, sebuah teknik, sebuah cara yang berkaitan dengan rancangan peraturan perundangan.

Kata Omnibus dipakai oleh negara di Amerika Latin sebagai istilah hukum yang bisa mengatur banyak hal.

Lantas, kenapa banyak orang yang tidak setuju dengan omnibus law? apa sebenarnya tujuan, fungsi, dan manfaat penerapan regulasi ini terhadap ketenagakerjaan di Indonesia? Simak ulasan lengkap berikut ya!

Apa Tujuan Pemerintah Menerapkan Omnibus Law?

Omnibus law Indonesia sendiri diperkenalkan oleh pemerintah sebagai respon terhadap kebutuhan perubahan regulasi yang lebih efisien. Demikian RUU Cipta Kerja diusulkan sebagai salah satu aturan yang dimuat omnibus law.

Apabila mengutip Kominfo, tujuan omnibus law adalah menyederhanakan aturan yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Untuk itu, setidaknya ada 3 alasan pemerintah menerapkan dasar hukum ini.

Simplifikasi Regulasi

Salah satu tujuan omnibus law adalah untuk menyederhanakan berbagai peraturan yang selama ini dianggap tumpang tindih dan membingungkan.

Akmal dalam studi berjudul Dinamika Konsep Omnibus Law menjelaskan bahwa secara keseluruhan masalah aturan yang tumpang tindih akan berdampak terhadap kepastian hukum yang berpotensi mengorbankan hak masyarakat luas.

Dengan menyatukan berbagai regulasi dalam satu payung hukum, pemerintah berharap proses administrasi menjadi lebih mudah dan efisien.

Meningkatkan Iklim Investasi

Tujuan omnibus law adalah menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri dengan menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif.

Dengan regulasi yang lebih sederhana dan proses perizinan yang dipercepat, diharapkan investasi di Indonesia akan meningkat.

Meningkatkan Daya Saing Ekonomi

Tujuan omnibus law Indonesia yang terakhir adalah meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat global. Perubahan ini diharapkan dapat membuat Indonesia lebih kompetitif di mata investor internasional dan meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasokan global.

Apa Saja Yang Diatur Dalam Omnibus Law Indonesia?

UU Cipta Kerja menjadi salah satu rancangan perundangan yang dimuat dalam omnibus law. Mengutip Kompas, ada tiga aspek yang akan diatur dalam UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yaitu (1) upah minimum, (2) pemutusan hubungan kerja, dan (3) peningkatan perlindungan pekerja serta perluasan lapangan kerja.

Omnibus law mengatur percepatan pertumbuhan ekonomi dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi pencari kerja, peningkatan produktivitas pekerja, peningkatan investasi, juga pemberdayaan UMKM dan koperasi. Adapun 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law Indonesia Cipta Kerja, yaitu:

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan inovasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Manfaat Omnibus Law

Kemudahan Berbisnis

Manfaat omnibus law Indonesia adalah memberikan kemudahan berbisnis. Omnibus law menyederhanakan prosedur bisnis yang semula tumpang tindih. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis kecil dan menengah di Indonesia.

Meningkatkan Lapangan Kerja

Manfaat kedua yang diharapka dari omnibus law Indonesia adalah meningkatnya lapangan kerja. Pemerintah memproyeksikan bahwa penyederhanaan regulasi terkait investasi dan bisnis dapat membuka lapangan kerja.

Penyederhanaan Birokrasi

Omnibus law bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang rumit dan lambat. Dengan prosedur yang lebih ringkas dan transparan, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih efisien dan responsif.

Kontroversi Omnibus Law Indonesia

Kritik dari Serikat Pekerja

Kontroversi utama yang timbul dari pengesahan omnibus law adalah kritik dari serikat pekerja. Mereka khawatir bahwa perubahan regulasi yang diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja dapat menurunkan hak pekerja dan mengurangi perlindungan ketenagakerjaan.

Isu Lingkungan

Isu lingkungan menjadi alasan mengapa orang tidak setuju dengan omnibus law. Kontroversi lingkungan ini hadir dari karena omnibus law dianggap melemahkan perlindungan lingkungan hidup.

Mereka khawatir bahwa perubahan regulasi lingkungan dalam omnibus law akan mengakibatkan degradasi lingkungan yang lebih parah.

Transparansi dan Partisipasi Publik

Kontroversi omnibus law juga datang dari masyarakat luas karena dinilai kurangnya transparansi dan minimnya partisipasi publik.

Banyak yang merasa bahwa regulasi sebesar ini seharusnya melibatkan lebih banyak dialog dengan berbagai pemangku kepentingan.

Reaksi Masyarakat dan Aksi Protes

Kontroversi omnibus law juga memicu berbagai aksi protes di berbagai daerah di Indonesia.

Demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap beberapa aspek dari aturan yang dimuat omnibus law.

Dampak Jangka Panjang Omnibus Law

Perekonomian Nasional

Omnibus law diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, masih ada ketidakpastian mengenai seberapa besar dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat luas.

Tenaga Kerja

Omnibus law dapat mempengaruhi kondisi tenaga kerja di Indonesia, terutama terkait dengan hak-hak pekerja dan prospek pekerjaan. Efek jangka panjangnya masih menjadi perdebatan di kalangan ahli.

Lingkungan dan Sektor Pertanian

Sektor lingkungan dan pertanian mungkin akan merasakan dampak dari omnibus law, baik positif maupun negatif. Beberapa kekhawatiran telah muncul terkait keberlanjutan lingkungan di masa depan.

Perbandingan Omnibus Law di Negara Lain

Omnibus Law Kanada

Dengan omnibus law, Kanada mengatur perjanjian perdagangan internasional. Menurut CNBC Indonesia, Kanada memodifikasi 23 UU yang telah lama untuk dapat tunduk kepada aturan WTO.

Omnibus Law di Negara Asia Lainnya

Beberapa negara di Asia, seperti Filipina juga telah menerapkan konsep omnibus law dalam reformasi hukum dan ekonomi mereka. The Omnibus Investment Code adalah aturan di Filipina yang mengatur insentif komprehensif baik fiskal maupun non-fiskal.

Perbandingan ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana omnibus law dapat diterapkan dengan sukses.

Pertanyaan Umum tentang Omnibus Law

Apakah Omnibus Law Menguntungkan untuk UMKM?

Omnibus law diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UMKM melalui penyederhanaan perizinan dan kemudahan berbisnis.

Bagaimana Cara Omnibus Law Mempengaruhi Investasi Asing di Indonesia?

Dengan menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif, omnibus law diharapkan dapat meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Apa Saja Risiko dari Penerapan Omnibus Law?

Risiko utama yang dihadapi adalah potensi penurunan hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan yang berkurang.

Omnibus law Indonesia adalah upaya besar untuk mereformasi regulasi dan memperbaiki iklim bisnis. Meskipun membawa manfaat potensial, penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memahami dampaknya secara menyeluruh.

Omnibus law adalah regulasi yang bertujuan untuk mengatasi aturan tumpang tindih, terutama terkait ketenagakerjaan.

Meskipun demikian, kontroversi yang menyertainya menunjukkan perlunya dialog lebih terbuka dalam proses pembentukan dan pengesahan omnibus law Indonesia.