Setiap bulan, proses penggajian menjadi salah satu pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi dari tim HR, payroll, dan finance. Bukan tanpa alasan, ada banyak komponen yang harus diperiksa sebelum gaji masuk ke rekening karyawan, mulai dari gaji pokok, tunjangan, uang lembur, insentif, hingga berbagai potongan.
Masalahnya, kesalahan kecil dalam satu komponen saja bisa memengaruhi nominal gaji yang diterima karyawan. Misalnya, jam lembur yang belum tercatat, perubahan tunjangan yang belum diperbarui, atau potongan BPJS yang tidak sesuai dengan data terbaru.
Situasi seperti ini tentu merepotkan. HR harus melakukan pemeriksaan ulang, finance perlu menyesuaikan perhitungan, sementara karyawan mungkin mulai mempertanyakan transparansi penggajiannya.
Karena itu, memahami komponen gaji karyawan dan melakukan validasi sebelum pembayaran menjadi langkah penting dalam pengelolaan payroll bulanan.
Lantas, apa saja yang harus diperiksa agar proses penggajian berjalan lebih akurat? Yuk, baca artikel ini sampai selesai untuk mengetahui komponen penghasilan, tunjangan, potongan, hingga checklist pemeriksaan akhir yang bisa diterapkan oleh tim HR!
Mengapa Pemeriksaan Komponen Gaji Penting Sebelum Payroll?
Pemeriksaan gaji bukan sekadar mencocokkan angka pada lembar perhitungan. Proses ini bertujuan memastikan setiap hak dan kewajiban karyawan sudah dihitung berdasarkan data yang benar.
Dalam praktiknya, perusahaan mengelola berbagai informasi yang saling berkaitan. Data kehadiran memengaruhi perhitungan keterlambatan dan lembur, perubahan jabatan bisa memengaruhi gaji pokok, sedangkan status perpajakan berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 21.
Jika salah satu informasi tidak diperbarui, hasil penggajian berpotensi tidak sesuai.
Ada beberapa alasan mengapa pemeriksaan sebelum payroll perlu dilakukan secara konsisten.
- Mengurangi risiko kesalahan pembayaran. HR dapat menemukan ketidaksesuaian nominal sebelum gaji ditransfer kepada karyawan.
- Memastikan hak karyawan terpenuhi. Tunjangan, uang lembur, insentif, dan komponen penghasilan lainnya dapat diperiksa kembali.
- Mempermudah proses audit. Data yang diperiksa dan terdokumentasi dengan baik memudahkan perusahaan menelusuri riwayat perubahan gaji.
- Menjaga kepercayaan karyawan. Penggajian yang akurat membantu menciptakan hubungan kerja yang lebih transparan.
- Meningkatkan efisiensi administrasi. HR tidak perlu berulang kali memperbaiki perhitungan akibat data yang terlewat.
Penting untuk diingat bahwa penggajian juga berkaitan dengan ketentuan ketenagakerjaan. Pemerintah mengatur kebijakan pengupahan melalui PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta perubahan-perubahannya, termasuk PP Nomor 51 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2025.
Artinya, pemeriksaan gaji sebaiknya tidak hanya berpatokan pada kebiasaan perusahaan, tetapi juga memperhatikan ketentuan yang berlaku.
1. Periksa Gaji Pokok dan Struktur Penghasilan Karyawan
Langkah pertama adalah memeriksa gaji pokok setiap karyawan. Komponen ini menjadi dasar penting dalam perhitungan penghasilan bulanan dan berbagai hak ketenagakerjaan.
HR perlu memastikan nominal gaji yang digunakan sudah sesuai dengan perjanjian kerja, kebijakan perusahaan, serta perubahan yang berlaku.
Beberapa hal yang perlu diperiksa meliputi:
- Nominal gaji pokok: Pastikan angka yang digunakan sesuai dengan data karyawan terbaru.
- Jabatan dan golongan: Periksa apakah perubahan jabatan atau tingkat pekerjaan sudah tercermin dalam struktur penggajian.
- Masa kerja: Pastikan kebijakan kenaikan gaji berdasarkan masa kerja sudah diperhitungkan apabila berlaku.
- Perubahan kontrak: Periksa apakah terdapat pembaruan perjanjian kerja yang memengaruhi nominal penghasilan.
- Upah minimum: Pastikan kebijakan pengupahan perusahaan telah memperhatikan ketentuan upah minimum yang berlaku.
Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, komponen upah dapat terdiri atas upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, upah pokok dengan tunjangan tetap serta tidak tetap, atau upah pokok dan tunjangan tidak tetap.
Dengan demikian, HR perlu memahami struktur penghasilan yang diterapkan perusahaan agar tidak salah mengelompokkan komponen gaji.
2. Validasi Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap
Setelah gaji pokok diperiksa, langkah berikutnya adalah memastikan seluruh tunjangan sudah dihitung dengan benar.
Tunjangan merupakan tambahan penghasilan yang diberikan perusahaan berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Namun, tidak semua tunjangan memiliki karakteristik perhitungan yang sama.
Secara umum, tunjangan dapat dibedakan menjadi dua jenis.
Tunjangan tetap
Tunjangan tetap diberikan secara rutin dengan jumlah yang relatif konsisten dan tidak bergantung pada kehadiran atau pencapaian tertentu.
Contohnya:
- Tunjangan jabatan.
- Tunjangan keluarga.
- Tunjangan tempat tinggal.
- Tunjangan tetap lainnya sesuai kebijakan perusahaan.
Tunjangan tidak tetap
Tunjangan tidak tetap diberikan berdasarkan kondisi atau aktivitas tertentu sehingga nominalnya bisa berubah setiap periode penggajian.
Contohnya:
- Tunjangan transportasi berdasarkan kehadiran.
- Tunjangan makan berdasarkan hari kerja.
- Insentif pencapaian target.
- Tunjangan operasional berdasarkan aktivitas pekerjaan.
Saat melakukan pemeriksaan, HR perlu mencocokkan nominal tunjangan dengan kebijakan perusahaan dan data pendukungnya.
Misalnya, seorang karyawan memperoleh tunjangan transportasi sebesar Rp25.000 per hari kehadiran. Jika dalam satu bulan terdapat 20 hari kerja yang memenuhi ketentuan, tunjangan yang diperoleh adalah Rp500.000.
Perhitungan tersebut perlu disesuaikan dengan aturan perusahaan, termasuk apabila terdapat ketentuan khusus mengenai cuti, izin, atau ketidakhadiran.
3. Periksa Uang Lembur dan Insentif
Komponen berikutnya yang tidak boleh terlewat adalah uang lembur dan insentif.
Keduanya sering kali memiliki nominal yang berubah setiap bulan. Jika data pendukungnya tidak diperiksa, risiko kesalahan pembayaran bisa meningkat.
Untuk uang lembur, HR perlu memastikan beberapa hal berikut:
- Catatan waktu lembur sudah sesuai dengan persetujuan atasan.
- Tanggal dan durasi lembur tercatat dengan benar.
- Perhitungan upah lembur mengikuti ketentuan yang berlaku.
- Tidak ada pencatatan lembur ganda.
- Seluruh lembur yang memenuhi ketentuan sudah masuk dalam perhitungan.
Sementara itu, pemeriksaan insentif perlu memperhatikan pencapaian target, periode penilaian, dan ketentuan pemberian bonus.
Contohnya, perusahaan memberikan insentif kepada tim sales berdasarkan pencapaian target penjualan bulanan. Sebelum memasukkan nominalnya ke dalam penggajian, HR perlu mencocokkan data pencapaian dengan laporan yang telah diverifikasi oleh bagian terkait.
Jangan sampai karyawan yang sudah memenuhi target justru tidak menerima insentif karena data belum diperbarui.
4. Pastikan Data Absensi dan Kehadiran Sudah Sesuai
Data kehadiran memiliki hubungan erat dengan perhitungan gaji, terutama bagi perusahaan yang menerapkan tunjangan berdasarkan jumlah hari kerja, potongan keterlambatan, atau ketentuan ketidakhadiran.
Karena itu, HR perlu memeriksa data kehadiran sebelum melakukan perhitungan akhir.
Beberapa indikator yang perlu diperhatikan antara lain:
- Jumlah hari kerja dalam periode penggajian.
- Total kehadiran karyawan.
- Catatan keterlambatan dan pulang lebih awal.
- Jumlah hari tidak masuk kerja.
- Data izin dan cuti.
- Catatan kerja lembur.
- Ketidaksesuaian antara jadwal kerja dan realisasi kehadiran.
Proses ini akan lebih mudah jika perusahaan memiliki sistem pencatatan absensi online yang dapat membantu HR mengakses data kehadiran secara terpusat.
Sebagai contoh, ketika seorang karyawan mengambil cuti selama dua hari, HR perlu memastikan status cutinya sudah tercatat dan tidak keliru dikategorikan sebagai ketidakhadiran tanpa keterangan.
Pemeriksaan seperti ini penting karena setiap jenis ketidakhadiran bisa memiliki konsekuensi penggajian yang berbeda sesuai ketentuan perusahaan dan peraturan yang berlaku.
Di tengah kebutuhan tersebut, perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaan Kerjoo untuk membantu mengelola data kehadiran dan administrasi karyawan secara lebih terstruktur. Dengan data yang lebih mudah dipantau, HR dapat mengurangi pekerjaan pencocokan informasi secara berulang sebelum proses penggajian.
5. Periksa Potongan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Selain penghasilan, HR juga perlu memeriksa komponen potongan yang berkaitan dengan program jaminan sosial.
Pemeriksaan ini penting agar nominal potongan sesuai dengan ketentuan, dasar perhitungan, dan kepesertaan masing-masing karyawan.
Beberapa hal yang perlu diperiksa meliputi:
BPJS Kesehatan
Pastikan data kepesertaan dan dasar perhitungan iuran sudah sesuai. Periksa juga apakah terdapat perubahan status atau komponen penghasilan yang memengaruhi perhitungan iuran.
BPJS Ketenagakerjaan
Periksa program jaminan sosial yang diikuti karyawan, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).
Perlu diperhatikan bahwa tidak semua program memiliki skema pembebanan yang sama. Ada iuran yang menjadi tanggungan pekerja, perusahaan, atau keduanya sesuai ketentuan masing-masing program.
Oleh sebab itu, HR dan finance sebaiknya tidak langsung menggunakan nominal potongan bulan sebelumnya tanpa melakukan pemeriksaan ulang.
Jika terdapat perubahan upah, status kepesertaan, atau ketentuan iuran, lakukan penyesuaian berdasarkan aturan terbaru.
6. Validasi Perhitungan PPh Pasal 21
Pajak penghasilan juga menjadi komponen yang perlu diperiksa sebelum gaji dibayarkan.
PPh21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu.
Dalam proses penggajian, HR perlu memastikan perhitungan pajak mengikuti ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan karakteristik penghasilan karyawan.
Beberapa informasi yang perlu diperiksa meliputi:
- Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan.
- Total penghasilan bruto dalam periode terkait.
- Tunjangan atau bonus yang menjadi objek pajak.
- Metode pemotongan pajak yang digunakan.
- Kesesuaian tarif dan dasar pengenaan pajak.
- Riwayat perubahan penghasilan yang memengaruhi perhitungan.
Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan PPh Pasal 21 mulai berlaku pada 1 Januari 2024 berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.
Untuk pegawai tetap, TER bulanan digunakan dalam penghitungan masa pajak selain masa pajak terakhir. Pada masa pajak terakhir, dilakukan penghitungan kembali menggunakan tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, HR tidak boleh sekadar menyalin nominal pajak bulan sebelumnya. Perubahan penghasilan, bonus, dan komponen lainnya perlu diperhitungkan agar hasil pemotongan tetap akurat.
7. Periksa Potongan Lain Berdasarkan Kebijakan Perusahaan
Selain BPJS dan pajak, ada kemungkinan perusahaan menerapkan potongan lain yang memengaruhi jumlah gaji bersih.
Namun, setiap potongan harus memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. HR perlu memastikan bahwa pemotongan dilakukan secara sah, transparan, dan memiliki dokumentasi pendukung.
Beberapa contoh potongan yang mungkin ditemukan dalam administrasi penggajian adalah:
- Iuran pensiun tambahan sesuai program yang diikuti.
- Pembayaran pinjaman karyawan berdasarkan kesepakatan.
- Potongan lain yang diperbolehkan berdasarkan peraturan atau kesepakatan yang berlaku.
Untuk menghindari kesalahan, HR sebaiknya memiliki daftar potongan setiap karyawan yang diperbarui secara berkala.
Pastikan pula nominal potongan, periode pembayaran, dan sisa kewajiban tercatat dengan benar.
Jangan sampai potongan yang sebenarnya sudah selesai justru masih dimasukkan ke dalam perhitungan bulan berikutnya.
8. Lakukan Pemeriksaan Akhir Sebelum Penggajian Bulanan
Setelah seluruh komponen penghasilan dan potongan diperiksa, HR perlu melakukan validasi akhir sebelum data diserahkan kepada finance atau diproses untuk pembayaran.
Tahapan ini membantu memastikan tidak ada komponen yang terlewat maupun kesalahan perhitungan yang belum diperbaiki.
Berikut checklist pemeriksaan gaji karyawan sebelum penggajian yang dapat digunakan:
Setelah checklist selesai, lakukan pencocokan antara total penghasilan, total potongan, dan jumlah gaji bersih yang akan dibayarkan.
Secara sederhana, perhitungannya dapat menggunakan rumus berikut:
Gaji bersih = Total penghasilan bruto − Total potongan
Misalnya, seorang karyawan memiliki rincian berikut:
Catatan: Angka di atas merupakan ilustrasi sederhana, bukan simulasi perhitungan resmi BPJS atau PPh Pasal 21. Perhitungan aktual harus mengikuti ketentuan dan kondisi masing-masing karyawan.
Jika seluruh komponen sudah sesuai, hasil pemeriksaan dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan pembayaran.
9. Gunakan Sistem Pengelolaan Karyawan untuk Mempermudah Validasi Payroll
Semakin banyak jumlah karyawan, semakin banyak pula data yang perlu diperiksa setiap periode penggajian.
Jika seluruh informasi masih tersebar dalam berbagai lembar kerja, HR berisiko menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencocokkan data secara manual.
Di sinilah penggunaan HRIS dapat membantu perusahaan mengelola informasi karyawan secara lebih terintegrasi.
Sistem pengelolaan SDM memungkinkan perusahaan mengakses informasi administrasi karyawan dalam satu platform, sehingga proses pemantauan data menjadi lebih terstruktur.
Untuk mendukung proses tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan Kerjoo sebagai solusi pengelolaan karyawan yang menyediakan fitur hitung dan bayar gaji.
Fitur ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola administrasi penggajian, termasuk perhitungan komponen pendapatan dan potongan sesuai pengaturan yang tersedia.
Anda dapat mempelajari lebih lanjut mengenai fitur hitung dan bayar gaji untuk mengetahui bagaimana sistem tersebut dapat mendukung pengelolaan payroll di perusahaan.
Dengan proses administrasi yang lebih terstruktur, tim HR dan finance dapat memiliki alur kerja yang lebih jelas. Waktu yang sebelumnya digunakan untuk mencocokkan banyak data juga dapat dialihkan untuk pekerjaan yang lebih strategis.
Kesimpulan
Memeriksa komponen gaji sebelum proses penggajian bulanan bukan sekadar pekerjaan administratif. Ada hak karyawan, ketepatan perhitungan, dan kepercayaan terhadap perusahaan yang perlu dijaga melalui proses tersebut.
Mulai dari gaji pokok, tunjangan, uang lembur, insentif, kehadiran, BPJS, hingga pajak, setiap komponen perlu diperiksa berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.
Agar tidak ada informasi yang terlewat, HR dapat menggunakan checklist pemeriksaan secara konsisten sebelum payroll diproses. Dokumentasikan setiap perubahan dan pastikan hasil perhitungan sudah mendapatkan persetujuan pihak terkait.
Di sisi lain, perusahaan juga bisa mendukung pekerjaan HR melalui sistem pengelolaan karyawan yang lebih terintegrasi. Kerjoo menyediakan fitur pengelolaan penggajian yang dapat membantu perusahaan menjalankan administrasi payroll secara lebih praktis dan terstruktur.
Jika Anda ingin mengurangi pekerjaan administratif yang berulang dan membangun proses penggajian yang lebih efisien, sekarang saatnya mempertimbangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Yuk, jadwalkan demo dan kenali fitur pengelolaan karyawan yang dapat membantu menyederhanakan proses kerja HR dan payroll di perusahaan Anda!
Baca juga artikel lainnya di blog Kerjoo untuk mendapatkan insight seputar HR, pengelolaan karyawan, dan perkembangan dunia kerja yang relevan dengan kebutuhan perusahaan.
Referensi
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Database Peraturan BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021
Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Direktorat Jenderal Pajak. https://www.pajak.go.id/
Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Direktorat Jenderal Pajak. https://www.pajak.go.id/
Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Tarif Baru PPh 21, Makin Mudah, Antiribet!. https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/tarif-baru-pph-21-makin-mudah-antiribet
Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2802/peraturan-pemerintah-nomor-49-tahun-2025