Mengurus pajak penghasilan karyawan bukan sekadar menghitung potongan dari gaji bulanan. Ada banyak informasi yang perlu dikumpulkan dan diperiksa HR sebelum proses penghitungan dilakukan. Mulai dari identitas karyawan, status pernikahan, jumlah tanggungan, hingga rincian penghasilan dan tunjangan yang diterima.

Masalahnya, tidak semua perusahaan memiliki data kepegawaian yang selalu diperbarui. Ada karyawan yang baru menikah, mengalami perubahan gaji, mendapatkan tunjangan tambahan, atau bahkan sudah tidak bekerja lagi. Jika perubahan tersebut tidak tercatat dengan baik, proses administrasi pajak berisiko mengalami ketidaksesuaian.

Padahal, ketepatan data menjadi salah satu fondasi penting dalam pengelolaan pajak perusahaan. HR perlu memastikan informasi yang digunakan sesuai dengan kondisi karyawan dan periode penghasilan yang sedang diproses.

Lantas, data apa saja yang harus disiapkan HR untuk menghitung PPh 21 karyawan? Apa saja komponen yang perlu diperiksa sebelum membuat bukti potong dan melaporkan pajak?

Yuk, baca artikel ini sampai selesai! Anda akan menemukan panduan data yang perlu disiapkan, cara memeriksa kelengkapannya, serta checklist praktis agar administrasi pajak perusahaan lebih tertata.

Mengapa Kesiapan Data Penting dalam Pengelolaan PPh 21?

PPh 21 karyawan merupakan pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Dalam konteks perusahaan, pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sesuai ketentuan perpajakan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemotongan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Peraturan ini juga menjadi dasar penerapan tarif efektif rata-rata (TER) dalam penghitungan PPh 21 untuk kategori penerima penghasilan tertentu.

Mengapa HR perlu memperhatikan kesiapan data sejak awal?

Sebab, penghitungan pajak tidak hanya bergantung pada besarnya gaji pokok. Ada informasi lain yang dapat memengaruhi penghasilan bruto, penghasilan neto, serta besarnya pajak terutang.

Misalnya, dua karyawan memiliki gaji pokok yang sama, tetapi status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan komponen tunjangannya berbeda. Kondisi tersebut dapat menghasilkan penghitungan pajak yang berbeda pula.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa penghitungan PPh 21 pegawai tetap menggunakan TER bulanan untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Sementara itu, pada masa pajak terakhir, penghitungan dilakukan berdasarkan penghasilan neto setahun dikurangi PTKP dan memperhitungkan tarif Pasal 17 sesuai ketentuan.

Artinya, HR tidak cukup hanya mengandalkan satu file gaji bulanan. Informasi identitas, status perpajakan, serta riwayat penghasilan perlu tersedia dan saling sesuai.

Jika data sudah tertata sejak awal, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan penghitungan, mempermudah pemeriksaan administrasi, dan mempercepat proses penyusunan bukti potong.

1. Data Identitas Karyawan yang Perlu Disiapkan

Hal pertama yang perlu diperiksa adalah identitas setiap karyawan. Informasi ini menjadi dasar administrasi perpajakan sekaligus membantu perusahaan memastikan bahwa bukti potong diterbitkan atas penerima penghasilan yang tepat.

Berikut beberapa data identitas yang perlu dikumpulkan HR.

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

NIK merupakan salah satu informasi identitas utama yang perlu disiapkan dalam administrasi perpajakan karyawan.

Dalam implementasi Coretax DJP, NIK digunakan sebagai identitas perpajakan orang pribadi yang telah dipadankan dengan NPWP sesuai ketentuan.

HR perlu memastikan bahwa NIK yang tercatat sesuai dengan dokumen identitas karyawan. Periksa kembali jumlah digit, susunan angka, serta kesesuaian nama yang terdaftar.

Jangan sampai ada kesalahan satu angka saja karena hal tersebut dapat menimbulkan kendala saat penginputan data penerima penghasilan.

Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan status administrasi NIK pada sistem perpajakan. DJP menjelaskan bahwa apabila NIK penerima penghasilan belum terdaftar di Coretax, sistem dapat menyediakan NPWP sementara. Namun, penggunaan identitas sementara memiliki konsekuensi karena bukti potong tidak otomatis masuk ke akun penerima penghasilan maupun terisi dalam SPT Tahunannya.

Oleh karena itu, lebih baik melakukan pemeriksaan identitas sebelum periode pembuatan bukti potong.

Nama Lengkap dan Informasi Karyawan

Selain NIK, HR perlu memastikan informasi dasar karyawan lainnya, seperti:

  • Nama lengkap sesuai identitas resmi.
  • Alamat tempat tinggal.
  • Tanggal mulai bekerja.
  • Status kepegawaian.
  • Nomor induk karyawan atau ID karyawan.
  • Tanggal berhenti bekerja jika sudah tidak aktif.

Informasi tersebut membantu perusahaan mengidentifikasi penerima penghasilan dan mencocokkan data administrasi kepegawaian dengan dokumen perpajakan.

Tanggal mulai dan berhenti bekerja juga penting karena berhubungan dengan periode penerimaan penghasilan. Karyawan yang baru bergabung atau mengundurkan diri di tengah tahun dapat memiliki kondisi penghitungan yang berbeda dari karyawan yang bekerja selama satu tahun penuh.

Status Pernikahan dan Jumlah Tanggungan

Berikutnya, HR perlu mengumpulkan informasi mengenai status pernikahan dan jumlah tanggungan karyawan.

Data tersebut berkaitan dengan penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Status PTKP memengaruhi kategori TER bulanan yang digunakan dalam penghitungan PPh 21 pegawai tetap.

Sebagai gambaran, kategori TER dibagi menjadi tiga kelompok:

Kategori TER Status PTKP
TER A TK/0, TK/1, dan K/0
TER B TK/2, TK/3, K/1, dan K/2
TER C K/3

HR perlu memastikan status tersebut berdasarkan kondisi yang relevan sesuai ketentuan perpajakan. Jangan langsung menggunakan informasi lama tanpa melakukan konfirmasi kepada karyawan.

Contohnya, seorang karyawan awalnya berstatus TK/0 karena belum menikah. Kemudian, pada tahun berikutnya, karyawan tersebut menikah dan memiliki anak. Perubahan ini perlu diperiksa agar informasi perpajakan yang digunakan tidak tertinggal.

Perlu diperhatikan bahwa status PTKP untuk penghitungan pajak mengikuti ketentuan dan kondisi yang berlaku pada tahun pajak terkait, sehingga HR perlu memperhatikan periode penentuan statusnya.

2. Data Penghasilan dan Komponen Gaji Karyawan

Setelah identitas lengkap, tahap berikutnya adalah menyiapkan seluruh informasi penghasilan.

Bagian ini cukup krusial karena besarnya penghasilan menjadi salah satu dasar dalam penghitungan pajak. Jika ada komponen yang terlewat, hasil penghitungan berpotensi tidak mencerminkan penghasilan sebenarnya.

Berikut rincian yang perlu diperiksa.

Gaji Pokok

Gaji pokok merupakan komponen utama yang wajib tercatat dalam administrasi penggajian.

HR perlu memastikan nominal gaji setiap karyawan sesuai dengan perjanjian kerja dan perubahan kompensasi yang berlaku.

Jika ada kenaikan gaji, promosi jabatan, atau penyesuaian upah, perubahan tersebut perlu masuk ke dalam data penggajian pada periode yang tepat.

Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap

Selain gaji pokok, perusahaan juga perlu mencatat tunjangan yang diterima karyawan.

Beberapa contoh tunjangan yang perlu diperiksa meliputi:

  • Tunjangan jabatan.
  • Tunjangan transportasi.
  • Tunjangan makan.
  • Tunjangan komunikasi.
  • Tunjangan keluarga.
  • Tunjangan kehadiran.
  • Tunjangan kinerja.

Tidak semua tunjangan memiliki perlakuan perpajakan yang sama. HR perlu mengidentifikasi sifat dan ketentuan setiap komponen sebelum memasukkannya ke dalam penghitungan.

Misalnya, tunjangan tetap yang dibayarkan setiap bulan perlu dibedakan pencatatannya dari pembayaran yang bergantung pada kehadiran atau pencapaian tertentu.

Bonus, Insentif, dan Penghasilan Tambahan

Jangan sampai perusahaan hanya mencatat gaji rutin, tetapi melupakan penghasilan tambahan yang diterima karyawan.

Beberapa komponen yang perlu diperiksa antara lain:

  • Bonus tahunan.
  • Insentif penjualan.
  • Komisi.
  • Tunjangan hari raya (THR).
  • Uang lembur.
  • Pembayaran tambahan lainnya yang termasuk objek pajak.

Penghasilan tambahan tersebut perlu dicatat berdasarkan periode dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Contohnya, seorang karyawan mendapatkan bonus kinerja pada bulan tertentu. HR perlu memastikan pembayaran tersebut masuk ke dalam rekap penghasilan pada periode yang sesuai, bukan sekadar dicatat sebagai transaksi terpisah tanpa keterkaitan dengan administrasi pajak.

Iuran Pensiun dan Komponen Pengurang yang Relevan

Selain penghasilan, HR juga perlu menyiapkan informasi mengenai komponen yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang sesuai ketentuan perpajakan.

Beberapa informasi yang perlu diperiksa meliputi:

  • Biaya jabatan sesuai ketentuan.
  • Iuran pensiun yang memenuhi persyaratan.
  • Iuran jaminan hari tua atau komponen terkait sesuai perlakuan perpajakannya.
  • Zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja dan memenuhi ketentuan.

Penting untuk dipahami bahwa tidak semua potongan pada slip gaji otomatis menjadi pengurang penghasilan dalam penghitungan pajak.

Karena itu, HR dan tim keuangan perlu membedakan potongan administrasi penggajian dengan komponen yang secara perpajakan memang diperbolehkan sebagai pengurang.

Selain memeriksa gaji dan tunjangan, HR juga perlu memahami hubungan antara administrasi jaminan sosial dan penghitungan pajak karyawan. Agar tidak keliru dalam mengelola kedua komponen tersebut, Anda dapat mempelajari panduan lengkap pengaturan BPJS dan PPh 21 karyawan sebagai referensi tambahan.

3. Pemeriksaan Komponen Terkait Sebelum Menghitung Pajak

Mengumpulkan data saja belum cukup. HR juga perlu melakukan pemeriksaan untuk memastikan seluruh informasi sudah sesuai.

Tahap ini sering dianggap sepele karena perusahaan merasa data sudah tersedia di sistem penggajian. Padahal, data yang tersimpan belum tentu mencerminkan kondisi terbaru.

Berikut beberapa pemeriksaan yang sebaiknya dilakukan.

Cocokkan Data Gaji dengan Slip Penghasilan

Periksa kesesuaian nominal gaji pokok, tunjangan, bonus, dan komponen penghasilan lainnya.

Pastikan tidak ada pembayaran yang tercatat dua kali atau justru terlewat dari rekap bulanan.

Jika terdapat perbedaan antara slip gaji, rekap payroll, dan catatan keuangan, HR perlu melakukan konfirmasi sebelum penghitungan pajak dilanjutkan.

Periksa Perubahan Status dan Penghasilan

Perubahan kondisi karyawan perlu menjadi perhatian khusus.

Misalnya:

  • Karyawan baru bergabung di tengah tahun.
  • Karyawan mengalami kenaikan gaji.
  • Karyawan mendapatkan promosi.
  • Karyawan berubah status pernikahan.
  • Karyawan berhenti bekerja.
  • Karyawan menerima bonus atau insentif tambahan.

Setiap perubahan tersebut perlu memiliki catatan yang jelas agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data penggajian dan administrasi perpajakan.

Pastikan Periode Penghasilan Tidak Tertukar

HR juga perlu memeriksa periode pembayaran setiap komponen penghasilan.

Contohnya, bonus yang dibayarkan pada bulan tertentu perlu dicatat sesuai masa penerimaan dan ketentuan perpajakan, bukan berdasarkan perkiraan waktu pemberian.

Hal ini penting karena penghitungan PPh 21 memiliki ketentuan berdasarkan masa pajak dan masa pajak terakhir.

Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023, penghitungan pegawai tetap menggunakan mekanisme TER pada masa pajak selain masa pajak terakhir. Pada masa pajak terakhir, dilakukan penghitungan kembali berdasarkan penghasilan neto setahun dan tarif Pasal 17.

Dengan demikian, konsistensi data penghasilan sepanjang tahun menjadi sangat penting.

Lakukan Rekonsiliasi dengan Tim Keuangan

HR sebaiknya tidak bekerja sendiri ketika mempersiapkan administrasi pajak.

Koordinasi dengan tim keuangan diperlukan untuk mencocokkan data penggajian dengan transaksi pembayaran yang benar-benar dilakukan perusahaan.

Misalnya, HR memiliki rekap bonus karyawan, sedangkan tim keuangan memiliki catatan pencairan bonus. Kedua informasi tersebut perlu disesuaikan agar tidak ada perbedaan nominal atau periode pencatatan.

Proses rekonsiliasi juga membantu mengidentifikasi transaksi yang belum masuk ke dalam rekap penghasilan.

4. Dokumen Administrasi untuk Pelaporan PPh 21

Setelah seluruh data identitas dan penghasilan diperiksa, HR perlu menyiapkan dokumen pendukung untuk proses administrasi perpajakan.

Dokumen ini berfungsi sebagai dasar pemeriksaan sekaligus bukti bahwa penghitungan dilakukan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut beberapa dokumen yang sebaiknya tersedia:

Dokumen Fungsi dalam Administrasi Pajak
Data identitas karyawan Memastikan identitas penerima penghasilan
Rekap gaji bulanan Menjadi dasar pemeriksaan penghasilan
Slip gaji Memeriksa rincian pembayaran karyawan
Rekap tunjangan dan bonus Memastikan seluruh penghasilan tercatat
Data status PTKP Menentukan kategori penghitungan pajak
Rekap iuran pensiun Memeriksa komponen pengurang yang relevan
Data karyawan masuk dan keluar Memastikan periode kerja dan penghasilan
Rekap pemotongan PPh 21 Mencocokkan pajak yang sudah dipotong
Bukti pembayaran dan dokumen pendukung Mendukung pemeriksaan transaksi terkait

Dokumen tersebut sebaiknya disimpan secara terstruktur berdasarkan periode pajak dan identitas karyawan.

Selain itu, perusahaan perlu membatasi akses terhadap dokumen yang memuat informasi pribadi dan penghasilan. Data gaji serta identitas perpajakan termasuk informasi yang harus dikelola secara hati-hati.

HR dapat membuat folder khusus untuk setiap periode penggajian, misalnya Januari hingga Desember, agar dokumen lebih mudah ditemukan ketika diperlukan.

Memahami Administrasi Bukti Potong di Coretax

Dalam proses perpajakan saat ini, HR dan tim keuangan juga perlu memahami penggunaan Coretax DJP.

Sistem tersebut menyediakan fasilitas administrasi perpajakan, termasuk pembuatan bukti potong PPh.

Berdasarkan panduan DJP, pembuatan bukti potong dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

  1. Input data secara manual pada sistem.
  2. Unggah file XML untuk pembuatan bukti potong secara massal.
  3. Menggunakan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Untuk perusahaan dengan jumlah karyawan cukup banyak, kesiapan data menjadi semakin penting. Data penghasilan dan identitas perlu disusun sesuai format yang dibutuhkan agar proses penginputan maupun unggah massal berjalan lebih tertib.

HR juga perlu memastikan bukti potong yang diterbitkan sesuai dengan jenis penerima penghasilan dan masa pajaknya.

Untuk pegawai tetap, DJP menjelaskan penggunaan bukti pemotongan bulanan dan tahunan sesuai masa pajak. Sementara itu, jenis bukti potong untuk penerima penghasilan selain pegawai tetap memiliki ketentuan tersendiri.

Karena itu, perusahaan perlu mengikuti panduan administrasi terbaru yang diterbitkan DJP dan tidak hanya mengandalkan format dokumen dari periode sebelumnya.

Jika perusahaan perlu menyiapkan data pajak dalam jumlah besar, proses pemindahan data juga perlu diperhatikan. Anda dapat mempelajari cara export data PPh 21 untuk diimpor ke Coretax agar lebih memahami alur penyiapan data dan administrasi perpajakan secara digital.

5. Checklist HR Sebelum Memproses PPh 21 Karyawan

Supaya tidak ada informasi yang terlewat, HR dapat menggunakan daftar pemeriksaan sederhana sebelum memulai penghitungan pajak.

Berikut checklist yang bisa diterapkan setiap periode penggajian:

No. Aspek Pemeriksaan Indikator Kesiapan
1 Identitas karyawan NIK dan nama sesuai dokumen resmi
2 Status perpajakan Status PTKP sudah diperiksa
3 Data kepegawaian Status aktif, tanggal masuk, dan tanggal keluar tersedia
4 Gaji pokok Nominal sesuai ketentuan perusahaan
5 Tunjangan Seluruh komponen penghasilan tercatat
6 Bonus dan insentif Pembayaran tambahan sudah direkap
7 Komponen pengurang Iuran dan biaya terkait sudah diperiksa
8 Riwayat penghasilan Data penghasilan setiap periode tersedia
9 Pemotongan pajak Rekap pajak yang telah dipotong tersedia
10 Dokumen pelaporan Dokumen pendukung siap digunakan

Checklist tersebut dapat digunakan sebagai alat kontrol sebelum HR menyerahkan data kepada tim payroll atau finance.

Agar lebih efektif, perusahaan juga dapat menetapkan jadwal pemeriksaan rutin. Misalnya, data identitas diperiksa ketika ada perubahan status karyawan, sedangkan data penghasilan diperiksa setiap periode penggajian.

Dengan cara ini, perusahaan tidak perlu menunggu sampai akhir tahun untuk menemukan ketidaksesuaian yang sebenarnya bisa diketahui lebih awal.

6. Cara Mengelola Data Karyawan agar Administrasi Pajak Lebih Efisien

Setelah memahami data yang dibutuhkan, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengelolanya secara konsisten.

Semakin banyak jumlah karyawan, semakin besar pula informasi yang harus diperiksa. Jika perusahaan masih mengandalkan banyak file terpisah, proses pencarian dan pencocokan data dapat menyita waktu HR.

Ada beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi.

Gunakan Database Karyawan Terpusat

Perusahaan sebaiknya memiliki satu sumber data utama yang memuat informasi identitas, status kepegawaian, dan informasi pendukung lainnya.

Dengan database terpusat, HR tidak perlu mencari informasi dari banyak file ketika membutuhkan data tertentu.

Perubahan status karyawan juga dapat dicatat secara konsisten sehingga informasi yang digunakan tim payroll tidak tertinggal.

Perbarui Data Secara Berkala

Jangan hanya memperbarui database ketika ada kebutuhan mendesak.

HR perlu memiliki prosedur pembaruan data yang jelas, misalnya ketika karyawan menikah, memiliki tanggungan baru, mengalami perubahan jabatan, atau menerima penyesuaian gaji.

Karyawan juga dapat diminta menyampaikan perubahan informasi melalui prosedur administrasi yang ditetapkan perusahaan.

Integrasikan Administrasi Kepegawaian dan Penggajian

Data kehadiran, cuti, lembur, dan informasi penggajian perlu dikelola dengan alur yang saling terhubung.

Di sinilah penggunaan teknologi dapat membantu mengurangi pekerjaan administratif yang berulang.

Misalnya, perusahaan dapat memanfaatkan aplikasi absensi online untuk membantu pencatatan kehadiran dan pengelolaan data karyawan. Informasi tersebut dapat mendukung proses pemeriksaan komponen penggajian, terutama ketika perusahaan perlu mencocokkan data kehadiran dengan pembayaran tertentu.

Di sisi lain, penggunaan sistem HRIS juga membantu perusahaan mengelola informasi kepegawaian secara lebih terstruktur. HR dapat mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang tersebar di berbagai dokumen.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Kerjoo menyediakan pengelolaan data karyawan dan administrasi HR yang membantu perusahaan menata informasi kepegawaian serta proses operasional secara lebih praktis. Dengan data yang lebih terorganisasi, HR dapat memiliki dasar informasi yang lebih mudah diperiksa ketika mempersiapkan administrasi penggajian.

Pisahkan Akses Data Berdasarkan Kebutuhan

Tidak semua pihak di perusahaan perlu mengakses seluruh informasi karyawan.

HR, payroll, dan finance dapat diberikan kewenangan sesuai tanggung jawab masing-masing. Misalnya, tim payroll membutuhkan informasi penghasilan untuk penghitungan, sedangkan pihak lain mungkin hanya memerlukan data kepegawaian tertentu.

Pembatasan akses membantu perusahaan menjaga kerahasiaan informasi sekaligus mengurangi risiko perubahan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Siapkan Arsip Digital yang Mudah Ditelusuri

Dokumen penggajian dan perpajakan sebaiknya disimpan secara digital dengan penamaan file yang konsisten.

Contohnya:

  • Rekap_Payroll_Januari_2026.
  • Rekap_PPh21_Februari_2026.
  • Data_PTKP_Karyawan_2026.
  • Bukti_Potong_PPh21_2026.

Gunakan format penamaan yang mudah dipahami dan sesuaikan dengan kebijakan penyimpanan dokumen perusahaan.

Arsip yang tertata akan membantu HR ketika melakukan pemeriksaan ulang, menyiapkan dokumen pelaporan, atau menindaklanjuti pertanyaan karyawan terkait potongan pajak.

Kesimpulan

Menyiapkan data PPh 21 bukan sekadar pekerjaan administratif yang dilakukan menjelang pelaporan pajak. Proses ini perlu menjadi bagian dari pengelolaan karyawan dan penggajian yang dilakukan secara konsisten.

Mulai dari identitas, status PTKP, gaji pokok, tunjangan, bonus, hingga komponen pengurang, semuanya perlu diperiksa agar penghitungan pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Jangan menunggu sampai akhir tahun untuk menyadari ada data yang tertinggal. Biasakan memperbarui informasi karyawan, mencocokkan rekap penghasilan, dan menyimpan dokumen secara terstruktur sejak awal.

Di sisi lain, perusahaan juga bisa mendukung pekerjaan HR melalui sistem administrasi yang lebih terintegrasi. Kerjoo dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pengelolaan data karyawan dan operasional HR agar lebih praktis dan terorganisasi.

Sebab, administrasi pajak yang tertib berawal dari data karyawan yang dikelola dengan baik.

Jika Anda ingin memperdalam pengelolaan payroll dan administrasi karyawan, jangan lewatkan berbagai panduan lainnya di blog Kerjoo. Temukan insight seputar HR, penggajian, dan pengelolaan bisnis yang dapat membantu pekerjaan Anda menjadi lebih efisien.

Referensi

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
https://pajak.go.id/index.php/id/peraturan/petunjuk-pelaksanaan-pemotongan-pajak-atas-penghasilan-sehubungan-dengan-pekerjaan-jasa-1

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Penghitungan TER: Mau Terima Gaji Utuh? Di-Gross Up Saja.
https://pajak.go.id/id/artikel/penghitungan-ter-mau-terima-gaji-utuh-di-gross-saja

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Keterangan Tertulis KT-05/2025: Pembaruan Informasi Terkini Implementasi Coretax DJP.
https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2025-02/KT-05%20tentang%20Pembaruan%20Informasi%20Terkini%20Implementasi%20Coretax%20DJP_0.pdf

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Bukti Potong PPh. https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-02/Buku%20Manual%20Coretax%202024%20-%20Seri%20Bukti%20Potong%20PPh.pdf

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Serba-Serbi Pelaporan SPT Tahunan Coretax DJP.
https://www.pajak.go.id/id/artikel/serba-serbi-pelaporan-spt-tahunan-coretax-djp