UMP 2026: Daftar Upah Minimum 38 Provinsi Terbaru

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menjadi salah satu informasi penting bagi pekerja, HR, dan pemilik bisnis di Indonesia. Penetapan upah minimum setiap tahun menjadi acuan bagi perusahaan dalam memenuhi ketentuan pengupahan sekaligus membantu pekerja memahami standar upah minimum di wilayah tempat mereka bekerja.

Besaran UMP 2026 berbeda-beda di setiap provinsi karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan masing-masing wilayah. Pemerintah juga memperbarui regulasi pengupahan sebagai dasar penetapan upah minimum tahun ini.

Lantas, berapa besaran UMP 2026 di seluruh Indonesia? Apa saja aturan yang mendasari penetapannya, dan bagaimana dampaknya terhadap pekerja serta perusahaan?

Simak daftar lengkap dan penjelasannya berikut ini.

Apa Itu UMP?

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten dan kota dalam suatu provinsi. UMP ditetapkan oleh gubernur setiap tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengupahan.

UMP menjadi salah satu acuan bagi perusahaan dalam menentukan upah pekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, nominal UMP tidak selalu menjadi satu-satunya acuan pengupahan di suatu daerah karena terdapat pula Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah minimum sektoral.

Secara umum, terdapat beberapa jenis upah minimum yang perlu dipahami perusahaan dan pekerja, yaitu:

• UMP: upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi.
• UMK: upah minimum yang berlaku di kabupaten atau kota tertentu apabila ditetapkan sesuai ketentuan.
• Upah minimum sektoral: upah minimum untuk sektor tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pengupahan yang berlaku.

Perbedaan wilayah dan sektor tersebut membuat perusahaan perlu memastikan standar upah minimum yang berlaku sesuai lokasi dan bidang usahanya.

Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia

Besaran UMP 2026 telah ditetapkan untuk seluruh provinsi di Indonesia. Nominalnya berbeda-beda, mulai dari wilayah dengan upah minimum di atas Rp5 juta hingga wilayah dengan upah minimum sekitar Rp2,3 juta per bulan.

Berikut daftar UMP 2026 di 38 provinsi Indonesia.

Sumber: kompilasi data UMP 2026 yang dipublikasikan oleh detikFinance dan sumber informasi terkait. Periksa kembali keputusan gubernur masing-masing provinsi sebelum menggunakan nominal sebagai acuan resmi penggajian.

Berdasarkan daftar tersebut, DKI Jakarta memiliki UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan. Sementara itu, Jawa Barat memiliki UMP sebesar Rp2.317.601 per bulan.

Perbedaan nominal tersebut menunjukkan bahwa standar upah minimum tidak seragam di seluruh Indonesia. Perusahaan yang beroperasi di beberapa provinsi perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku di masing-masing lokasi kerja.

Perlu diingat bahwa UMP berbeda dari UMK. Jika suatu kabupaten atau kota memiliki UMK yang ditetapkan sesuai ketentuan, perusahaan perlu memeriksa standar yang relevan untuk wilayah tersebut.

Ingin mengetahui kebijakan kenaikan upah minimum pada tahun sebelumnya? Baca juga artikel UMP 2025: Informasi Terbaru dan Dampaknya bagi Pekerja untuk melihat pembahasan mengenai penetapan upah minimum tahun 2025.

Apa Dasar Hukum Penetapan UMP 2026?

Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2025.

PP Nomor 49 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Regulasi ini memuat ketentuan mengenai penyesuaian upah minimum, peran dewan pengupahan, serta penetapan upah minimum oleh gubernur.

Dalam ketentuan yang diperbarui, penyesuaian upah minimum mempertimbangkan variabel berikut:

1. Inflasi: untuk memperhitungkan perubahan harga barang dan jasa yang memengaruhi daya beli pekerja.
2. Pertumbuhan ekonomi: untuk mempertimbangkan perkembangan perekonomian daerah.
3. Indeks tertentu: yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kepentingan pekerja dan perusahaan serta prinsip proporsionalitas.

Secara umum, formula penyesuaian upah minimum dalam PP Nomor 49 Tahun 2025 adalah:

Nilai penyesuaian upah minimum = {Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × α)} × Upah Minimum Tahun Berjalan

Dalam formula tersebut, α merupakan indeks tertentu dengan rentang 0,50 sampai 0,90. Nilainya ditentukan berdasarkan pertimbangan yang diatur dalam peraturan, termasuk keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

Data yang digunakan dalam penghitungan bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Untuk penetapan UMP 2026, PP Nomor 49 Tahun 2025 juga mengatur bahwa UMP ditetapkan melalui keputusan gubernur dan berlaku mulai 1 Januari 2026.

Dengan adanya regulasi ini, penetapan upah minimum diharapkan mempertimbangkan perlindungan daya beli pekerja sekaligus keberlangsungan usaha.

Mengapa Besaran UMP 2026 Berbeda di Setiap Provinsi?

Perbedaan nominal UMP tidak terjadi tanpa alasan. Setiap wilayah memiliki kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang berbeda sehingga penetapan upah minimum perlu memperhatikan karakteristik masing-masing daerah.

Berikut beberapa faktor yang berkaitan dengan penetapan UMP.

1. Kondisi Inflasi Daerah

Inflasi menggambarkan perubahan harga barang dan jasa dalam suatu periode. Ketika harga kebutuhan meningkat, daya beli pekerja dapat terpengaruh apabila penghasilannya tidak mengalami penyesuaian yang sepadan.

Karena itu, inflasi menjadi salah satu variabel dalam formula penyesuaian upah minimum.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan penyesuaian upah minimum.

Daerah dengan dinamika ekonomi berbeda dapat memiliki hasil penyesuaian yang berbeda pula.

3. Indeks Tertentu

Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi, penetapan upah minimum juga mempertimbangkan indeks tertentu sesuai ketentuan pemerintah.

Indeks ini berperan dalam formula penghitungan upah minimum dengan memperhatikan kontribusi tenaga kerja, kepentingan perusahaan, serta kebutuhan hidup layak.

4. Kondisi Ketenagakerjaan

Kondisi pasar tenaga kerja dan keberlangsungan usaha juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam kebijakan pengupahan.

Melalui mekanisme yang diatur dalam regulasi, dewan pengupahan berperan dalam penghitungan dan pemberian rekomendasi terkait penyesuaian upah minimum kepada gubernur.

Apa Dampak UMP 2026 bagi Pekerja?

Penyesuaian upah minimum dapat memengaruhi kondisi keuangan pekerja dan perencanaan kebutuhan rumah tangga. Namun, dampaknya dapat berbeda tergantung pada besaran penghasilan, biaya hidup, dan kebutuhan masing-masing individu.

Berikut beberapa dampak yang perlu diperhatikan.

1. Menjadi Acuan Upah Minimum

UMP menjadi salah satu acuan bagi pekerja untuk memahami batas upah minimum yang berlaku di wilayahnya.

Pekerja dapat membandingkan ketentuan tersebut dengan penghasilan yang diterima, sambil memperhatikan UMK atau upah minimum sektoral apabila ketentuan tersebut berlaku di wilayah dan sektor pekerjaannya.

2. Memengaruhi Daya Beli

Penyesuaian upah dapat membantu pekerja menghadapi perubahan biaya hidup. Meski demikian, peningkatan nominal upah tidak selalu berarti daya beli meningkat dalam besaran yang sama karena harga kebutuhan pokok dan biaya lainnya juga dapat berubah.

Oleh karena itu, pekerja tetap perlu mengelola anggaran dengan mempertimbangkan pengeluaran rutin, tabungan, dan kebutuhan jangka panjang.

3. Membantu Perencanaan Keuangan

Informasi UMP 2026 dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk menyusun anggaran bulanan.

Pekerja dapat memprioritaskan kebutuhan pokok, biaya tempat tinggal, transportasi, kesehatan, serta dana darurat. Perencanaan ini membantu penggunaan penghasilan menjadi lebih terarah.

Apa Dampak UMP 2026 bagi Perusahaan?

Bagi perusahaan, penetapan upah minimum perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi penggajian dan perencanaan biaya tenaga kerja.

Hal ini terutama penting bagi perusahaan yang memiliki cabang di berbagai wilayah atau mempekerjakan karyawan dengan ketentuan pengupahan yang berbeda.

1. Evaluasi Struktur dan Skala Upah

Perusahaan perlu memastikan kebijakan pengupahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain memenuhi upah minimum, pengusaha juga wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan, produktivitas, golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

Evaluasi ini membantu perusahaan menjaga konsistensi kebijakan pengupahan sekaligus mempertimbangkan jenjang jabatan dan tanggung jawab karyawan.

2. Penyesuaian Anggaran Payroll

Perubahan upah minimum dapat memengaruhi anggaran penggajian, terutama jika perusahaan memiliki banyak karyawan dengan penghasilan yang perlu disesuaikan.

HR bersama tim keuangan perlu menghitung dampaknya terhadap anggaran tenaga kerja dan memastikan penggajian berjalan sesuai ketentuan.

3. Pengelolaan Data Karyawan yang Lebih Akurat

Perusahaan membutuhkan data karyawan yang tertata untuk mendukung administrasi penggajian. Data jabatan, lokasi kerja, komponen upah, kehadiran, lembur, dan potongan perlu dikelola secara konsisten.

Penggunaan sistem HRIS dapat membantu mengintegrasikan administrasi karyawan dan penggajian agar proses kerja lebih terstruktur.

Kerjoo sebagai sistem HRIS dan absensi online, dapat membantu perusahaan mengelola data kehadiran karyawan dan mendukung administrasi HR. Dengan data yang lebih tertata, tim HR dapat melakukan evaluasi penggajian secara lebih efisien.

4. Memastikan Kepatuhan terhadap Ketentuan Pengupahan

Perusahaan perlu memeriksa ketentuan upah minimum yang berlaku di lokasi kerja masing-masing, termasuk jika terdapat UMK atau upah minimum sektoral.

Pemeriksaan ini penting agar kebijakan pengupahan tidak hanya didasarkan pada angka UMP secara umum, tetapi juga memperhatikan keputusan gubernur dan peraturan yang relevan.

Bagaimana Cara Mengecek UMP 2026 yang Berlaku di Wilayah Anda?

Untuk memastikan nominal upah minimum yang berlaku, pekerja dan perusahaan sebaiknya menggunakan sumber resmi atau sumber yang mencantumkan rujukan keputusan pemerintah.

Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

1. Periksa informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Cari pengumuman atau informasi pengupahan yang relevan untuk tahun 2026.
2. Kunjungi situs resmi pemerintah provinsi. Periksa pengumuman UMP dan keputusan gubernur yang berlaku.
3. Periksa ketentuan UMK. Jika bekerja di kabupaten atau kota tertentu, pastikan apakah UMK telah ditetapkan dan berlaku untuk wilayah tersebut.
4. Perhatikan upah minimum sektoral. Untuk sektor tertentu, periksa apakah terdapat ketentuan sektoral yang relevan.
5. Simpan dokumen resmi sebagai referensi. HR dapat menggunakan keputusan gubernur sebagai dasar dokumentasi dan evaluasi penggajian.

Jangan hanya mengandalkan angka yang beredar di media sosial atau artikel lama. Besaran upah minimum perlu diperiksa berdasarkan periode, wilayah, dan keputusan resmi yang berlaku.

Kesimpulan

UMP 2026 menjadi acuan penting bagi pekerja dan perusahaan dalam memahami ketentuan upah minimum di Indonesia. Besarannya berbeda di setiap provinsi dan perlu dilihat bersama ketentuan UMK serta upah minimum sektoral apabila berlaku.

Bagi pekerja, informasi UMP dapat membantu memahami hak pengupahan dan menyusun perencanaan keuangan. Bagi perusahaan, penetapan upah minimum menjadi dasar untuk mengevaluasi anggaran payroll, struktur dan skala upah, serta kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan.

Agar pengelolaan administrasi karyawan lebih terstruktur, perusahaan dapat memanfaatkan sistem HRIS dan absensi online seperti Kerjoo untuk membantu mengelola data kehadiran dan mendukung proses administrasi HR.

Dengan pengelolaan data yang lebih tertata, perusahaan dapat mempersiapkan evaluasi penggajian secara lebih efisien dan menjaga konsistensi administrasi ketenagakerjaan.

Referensi

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan. https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2025pp0049.pdf

Satu Data Indonesia. (2026). Sebaran Upah Minimum Provinsi 2026. Kementerian PPN/Bappenas. https://data.go.id/dataset/dataset/sebaran-upah-minimum-provinsi-2026

detikFinance. (2026). Daftar Lengkap UMP di 38 Provinsi yang Langsung Berlaku Januari 2026. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8295123/daftar-lengkap-ump-di-38-provinsi-yang-langsung-berlaku-januari-2026