Yuk Simak! Ini Perbedaan Antara UMR, UMK, dan UMP

Semua orang yang menjalankan pekerjaan di suatu perusahaan akan mendapatkan upah dengan jumlah tertentu. Idealnya memang jumlah upah atau gaji yang diberikan sesuai dengan kinerja dan skill yang dimiliki. Upah dari perusahaan semestinya sudah disesuaikan dengan standar minimum yang diberlakukan di daerah. Standar upah minimum dikenal masyarakat Indonesia dengan sebutan UMR, UMK, dan UMP. Ketiganya memiliki perbedaan. Lalu apa itu UMR dan perbedaannya dengan UMK dan UMP?

Ketentuan UMR, UMK, dan UMP Diatur Pemerintah

Pengertian dan penetapan UMR, UMK dan UMP diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Upah Minimum

Upah Minimum adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah sehubungan dengan upah yang diterima oleh pegawai/karyawan di sebuah badan usaha. Terdiri dari upah pokok bulanan termasuk tunjangan tetap, biasanya meliputi; uang makan, uang transport, tunjangan kesehatan, asuransi dan lainnya. Namun tidak terbatas pada poin-poin itu saja, karena bisa diatur oleh ketentuan sesuai perjanjian.

UMR (Upah Minimum Regional)

UMR adalah Upah Minimum Regional yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan cakupan wilayah provinsi. Dahulu, UMR banyak menjadi acuan dalam penetapan nominal gaji sehingga istilah ini banyak dikenal di masyarakat. Namun dengan peraturan kementerian ketenagakerjaan yang baru, istilah ini sudah tidak digunakan lagi dan digantikan oleh UMP dan UMK.

UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten)

UMK adalah Upah Minimum Kota/ Kabupaten yang mencakup satu wilayah kota atau kabupaten tertentu. Penetapannya dipengaruhi oleh otonomi daerah dan UMP di mana kota/kabupaten tersebut berada.

UMP (Upah Minimum Provinsi)

UMP adalah Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Cakupan wilayahnya adalah seluruh wilayah dalam satu provinsi baik kota maupun kabupaten.

UMR Biasa Ditetapkan Setahun Sekali

Terkait penetapan upah di Indonesia, ada beberapa jumlah skema yang biasa diterapkan. Pemilihan skema ini kemudian mempengaruhi besarnya upah yang diterima pekerja dari pengusaha. Besarnya upah tergantung dari masing-masing daerah. Upah juga menyesuaikan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan lain-lain. UMR yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja umumnya ditetapkan setiap setahun sekali. UMR merupakan upah minimum yang penetapannya dilakukan oleh gubernur yang menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya.

Sebelum UMR, UMK, dan UMP Ditetapkan, Ada Survei Kebutuhan Hidup

Dalan proses penetapannya, tim yang disebut Dewan Pengupahan melakukan survei kebutuhan hidup pekerja dari kebutuhan pangan, sandang, hingga rumah yang kemudian diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Istilah UMR kemudian digantikan dengan UMK dan UMP. Meski dalam praktiknya tak lagi digunakan, UMR masih sering digunakan dalam penyebutan upah minumum, bahkan oleh sebagian orang lebih sering menyebut UMR daripada menggunakan UMP dan UMK.

Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara itu, UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Artinya sebelum penggunaan istilah UMP dan UMK, semua penyebutan upah minimum menggunakan UMR, baik Tingkat I maupun Tingkat II.

UMP merupakan perubahan nama dari UMR Tingkat I yang penetapannya oleh gubernur. Sementara, UMK yang tak lain dulunya disebut UMR Tingkat II ini merupakan standar upah minimum yang berlaku di daerah tingkat kabupaten/kota, meski penetapannya tetap dilakukan oleh gubernur meski pembahasannya diusulkan oleh bupati atau wali kota.

Ada Perbedaan UMR, UMK, dan UMP di Setiap Daerah

Upah minimum yang ditetapkan setiap oleh pemerintah kota/kabupaten dapat berbeda satu sama lain. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menetapkan UMK. Faktor-faktor itu disebut sebagai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam waktu satu tahun. Hal-hal yang termasuk dalam KHL terdiri atas berbagai komponen. Komponen tersebut di antaranya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan.

Berapa Jumlah Upah Minimum Tertinggi di Indonesia?

Penentuan komponen KHL ini ditinjau setiap tahun mengikuti laju inflasi terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, UMK dapat dihitung dengan rumus berikut.

UMn = UMt + {UMt x (Inflasit +% Δ PDBt)}

UMn adalah upah minimum tahun yang akan ditetapkan. UMt adalah Upah Minimum tahun berjalan. Inflasit adalah inflasi yang dihitung dari periode September tahun lalu sampai dengan periode September tahun berjalan. Δ PDBt adalah pertumbuhan produk domestik bruto harga konstan yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

Berbedanya komponen KHL yang ditetapkan setiap kota/kabupaten menyebabkan UMK yang ditetapkan berbeda pula. Menurut data dari Kompas, beberapa kota/kabupaten dengan UMK tertinggi di Indonesia pada 2020 adalah sebagai berikut.

• Karawang: Rp4.594.000
• Bekasi: Rp4.589.000
• Bekasi: Rp4.498.000
• Cilegon: Rp4.246.000
• Depok: Rp4.202.000
• Surabaya: Rp4.200.000
• Tangerang: Rp4.199.000
• Gresik: Rp4.197.000
• Sidoarjo: Rp4.193.000

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 07 Tahun 2013 Pasal 1, yaitu penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian UMR merupakan standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha dan pelaku industri dalam pengupahan pekerja atau buruh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerja ataupun buruh memperoleh upah sebagai penghasilan yang layak.

UMR, UMK, dan UMP Bukan Gaji Pokok

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, UMR bukanlah gaji pokok. Besaran UMR ditetapkan oleh pemerintah yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan juga produktivas masing-masing wilayah. Sedangkan gaji pokok merupakan besaran yang ditetapkan berdasarkan kebijakan dari perusahaan. Namun jangan khawatir tentang hal itu.

Berdasarkan PP Nomor 78 tahun 2015 BAB I pasal 1, perusahaan memberikan upah pekerja yang terdiri dari upah pokok (gaji pokok) atau upah pokok ditambah tunjangan tetap. Jika upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap maka minimal upah pokok adalah 75% dari jumlah upahnya. Pemerintah berharap seluruh perusahaan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Bahkan pemerintah menyambut baik jika perusahaan memberikan persentase ataupun gaji pokok serta tunjangan tetap lebih dari yang disarankan.

Kesimpulan

Setelah mengetahui informasi tentang UMR, UMK, dan UMP di atas, ada beberapa insight yang bisa kita pahami.
Semakin tinggi biaya hidup di suatu daerah, maka semakin tinggi Upah Minimum yang ditetapkan. Daerah yang memiliki produktivitas tinggi pada sektor industrinya, maka memiliki upah yang lebih tinggi pula. Hal ini menjadi pertimbangan bagi pengusaha yang akan melakukan ekspansi di suatu daerah. Begitu juga untuk karyawan yang melamar untuk sebuah pekerjaan juga akan melihat gaji yang akan didapatkannya.

Besarnya UMR, UMK, dan UMP dari tahun ke tahun juga menjadi pertimbangan bagi perusahaan yang ingin memberi kenaikan gaji karyawan. Pihak perusahaan bisa menggunakan slip gaji yang praktis dan mudah digunakan. Begitu juga dengan aplikasi absensi online dari Kerjoo.com yang juga praktis dan mudah dipahami setiap fiturnya.