Cek di Sini Update Peraturan Pemerintah tentang Ketenagakerjaan 2021

peraturan pemerintah

Ada banyak hal yang berubah di tahun ini terkait ketenagakerjaan. Sejak ada pandemi Covid-19 di dunia, termasuk di Indonesia, beberapa peraturan pemerintah tentang dunia kerja mengalami pembaruan. Entah itu pemerintah, pengusaha, dan karyawan semuanya diharapkan bisa berkolaborasi lebih giat lagi dalam menjawab tantangan dunia kerja di masa-masa sulit. Setidaknya, angka pengangguran tidak perlu bertambah lagi.

Lembaga BPS (Badan Pusat Statistik) telah mencatat, bahwa jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2021 adalah 8,75 juta orang. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 1,82 juta orang dibandingkan Februari 2020. Untuk mengatasi masalah tenaga kerja sekaligus pemulihan ekonomi, pemerintah sudah menyusun peraturan baru dengan beberapa prioritas.

Pada hari Selasa (1/06/2021), Kementerian Ketenagakerjaan mengikuti forum 4th Employment Working Group G-20 dan mendukung tiga isu prioritas dalam hal ketenagakerjaan setelah era pandemi Covid-19.

Masalah ketenagakerjaan yang menjadi prioritas yaitu;

  • Menciptakan pekerjaan yang lebih banyak, yang lebih baik, dengan gaji yang sama bagi perempuan.
  • Membuat sistem pelindungan sosial di dunia kerja yang terus berubah.
  • Memperhatikan pola kerja, organisasi bisnis, dan proses produksi di era digitalisasi.

Ada Beberapa Peraturan Pemerintah tentang Ketenagakerjaan

Dalam rangka mengurangi penyebaran virus Covid-19, pola kerja pun banyak berubah. Bekerja dari rumah atau WFH (Work From Home) sudah menjadi kebiasaan baru. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya apakah WFH diatur dalam peraturan pemerintah? Jika benar, lalu apa dasar hukumnya?

WFH adalah konsep dalam bekerja ketika karyawan bisa menjalankan pekerjaan dari rumah dan tidak perlu berangkat ke kantor. Istilah tersebut sebenarnya bukan hal baru. Hanya saja, ada sebagian orang yang mungkin baru mengenalnya. WFH sudah biasa dilakukan oleh pekerja lepas atau freelancer yang memang tidak terikat dengan jam kantor. Bahkan sebelum era pandemi terjadi, sebagian perusahaan juga sudah bisa menerapkan cara kerja seperti ini untuk karyawannya.

peraturan pemerintah

WFH Juga Diakui Peraturan Pemerintah

Sejak ada pandemi Covid-19, WFH menjadi pilihan karena memang kondisi kesehatan manusia sedang darurat. Tapi, ternyata pandemi terjadi dalam waktu lama. Konsep WFH pun dipertahankan, meskipun juga butuh usaha ekstra dalam hal penyesuaian. Jika memang WFH menjadi kebiasaan masyarakat yang produktif, apakah hal ini sebenarnya ada aturannya?

WFH di era pandemi sebenarnya juga terkait ketentuan pada Pasal 86 ayat 1.a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sana telah disebut bahwa masing-masing pekerja atau buruh memiliki hak mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan dalam bekerja. Jadi selama WFH tujuannya demi kesehatan dan keselamatan, hal tersebut masih bisa dilindungi undang-undang.

Bagaimana tentang Pekerja yang Dirumahkan?

Sejak awal 2020, banyak perusahaan yang mengambil kebijakan untuk merumahkan karyawan. Hal tersebut bisa berlaku sementara atau bahkan permanen yang berarti PHK. Tapi, apa sebenarnya merumahkan pekerja itu diperbolehkan sesuai peraturan ketenagakerjaan Indonesia?

Ada baiknya untuk kita ketahui bahwa istilah merumahkan atau dirumahkan tidak diatur Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun demikian, pada beberapa kasus di lapangan, ada sebagian pekerja yang ternyata dirumahkan tapi tidak sampai PHK oleh perusahaannya karena alasan tertentu, misalnya perusahaan yang sedah tidak menjalankan produksi, sedang menjalankan restrukturisasi bisnis, atau perusahaan terkena krisis.

Bolehkan Memotong Gaji Karyawan?

Pemotongan gaji karyawan pada dasarnya sudah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam hal terjadi pemotongan gaji karyawan dengan alasan misalnya perusahaan rugi karena Covid-19. Jadi, pemotongan gaji seperti itu tidak berlandaskan hukum dan bisa menimbulkan adanya perselisihan dalam hubungan industrial, yakni perselisihan hak.

Peraturan Pemerintah tentang THR dan Penyesuaian Upah

Memang perusahaan tidak boleh memotong gaji atau upah, tapi bisa menyesuaikan setelah ada aturan baru. Hal ini termasuk pemberikan THR. Untuk menghadapi Covid-19, pemerintah sudah membuat beberapa kebijakan dalam sektor ketenagakerjaan. Contohnya adalah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/6/HI.00.01/V/2020 terkait pelaksanaan pemberian THR 2020 yang membuka ruang untuk pengusaha, bahwa THR bisa dibayar dengan dicicil.

Pada awal 2021, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan Industri Padat Karya Tertentu di Masa Pandemi Covid-19. Aturan tersebut diberlakukan sejak tanggal 15 Februari sampai 31 Desember 2021. Industri yang terdampak Covid-19 diizinkan untuk menyesuaikan upah untuk pekerjanya.

Industri padat karya adalah industri yang jumlah tenaga kerja manusianya lebih banyak dari tenaga mesin. Jenis industri ini bisa mengurangi angka kemiskinan, agar masyarakat bisa hidup dengan sejahtera. Ada beberapa contoh industri padat karya, misalnya makanan dan minuman, kerajinan, tekstil, plastik, furnitur, dan kosmetik.

peraturan pemerintah

Bantuan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja

Untuk membantu karyawan, pemerintah juga sudah memberi BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk para karyawan yang gajinya kurang dari Rp 5 juta. Tujuan dari BLT adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Yang pasti, BLT juga memastikan bahwa daya beli dan konsumsi masyarakat tetap aman.

Salah satu persyaratan untuk mendapatkan BLT adalah menjadi anggota aktif dari BPJS Ketenagakerjaan
dengan kategori peserta di bawah ini.

  • Tenaga kerja dalam hubungan kerja
  • Tenaga kerja luar hubungan kerja

Menaker telah mengumumkan bahwa tidak ada lagi bantuan pada tahun 2021. Meskipun demikian, tahun 2021 masih ada program perlindungan sosial. Skema bantuan dialihkan melalui Kartu Prakerja. Pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 tetap mendapat insentif. Selain dana peningkatkan kompetensi untuk yang menjadi peserta, dalam Kartu Prakerja juga sudah ada komponen insentif.

Kartu Prakerja sendiri adalah program dari pemerintah yang memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi dan keterampilan masyarakat. Tapi, selama masa pandemi Covid-19 pihak pemerintah telah membuat perubahan untuk memberi insentif ke pekerja yang ken PHK.

Total yang didapatkan adalah Rp 3,55 juta. Rinciannya adalah sebagai berikut;

  1. Biaya pelatihan setiap bulan (selama 4 bulan) Rp 600 ribu atau total Rp 2,4 juta
  2. Insentif biaya pelatihan Rp 1 juta
  3. Biaya survey Rp 150 ribu

Kesimpulan

Masalah yang muncul di era pandemi Covid-19 memang kompleks karena menyangkut banyak bidang, khususnya ketenagakerjaan. Agar perekonomian bisa pulih dan daya beli masyarakat bisa tetap terjamin, maka beberapa kebijakan pun diambil. Ada beberapa peraturan pemerintah terkait perlindungan kesehatan dalam bekerja, soal penggajian dan pemberian bantuan untuk tenaga kerja. Untuk penyesuaian gaji dan THR juga diatur dalam undang-undang. Begitu juga dengan karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja juga berhak atas bantuan dari pemerintah.

Untuk sebagian perusahaan, kini telah menerapkan kebijakan untuk WFH karena memang pekerjaannya hanya membutuhkan teknologi dan komitmen berkomunikasi jarak jauh. Dengan strategi yang tepat, operasional perusahaan tetap berjalan dan karyawan juga tetap bisa produktif.

Demi memastikan produktivitas karyawan dan efisiensi perusahaan, sekarang sudah ada layanan aplikasi absensi online yang bisa dilakukan dari mana saja dan hanya bermodal smartphone. Cari tahu di sini tentang informasinya lebih lanjut.

Leave a Reply