Kerap Dibahas, Apa Pengertian Upah Minimum Regional (UMR)?

Setiap orang yang bekerja tentu berhak untuk menerima upah sebagai penghargaan atas hasil kerja yang dilakukan. Upah tersebut diterima karyawan setiap jangka waktu tertentu yang pada umumnya adalah setiap bulan.

Nominal upah yang diterima oleh karyawan sudah memiliki standar minimum tersendiri dan ditentukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Standar inilah yang disebut dengan upah minimum atau yang biasa disebut UMR untuk setiap daerah.

Upah minimum ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pekerja. Harapannya, upah minimum dapat mencegah perusahaan yang ingin membayar karyawan dengan upah yang terlampau rendah.

Selain itu, upah minimum dapat menjamin dan melindungi keberlangsungan usaha serta mendorong perkembangan lapangan kerja menjadi jauh lebih produktif.

Menurut Pasal 24 ayat (1) PP 36/2021, upah minimum hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Sedangkan, pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun atau lebih harus mengikuti pedoman struktur dan skala upah yang ditetapkan oleh perusahaan.

Pengertian Upah Minimum Regional (UMR) akan kami bahas secara lebih rinci pada paragraf di bawah ini.

Pengertian Upah Minimum Regional (UMR)

Upah Minimum Regional (UMR) adalah standar upah minimum yang digunakan pengusaha untuk membayar para karyawan perusahaan di taraf regional. UMR digunakan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk memberikan imbal balik berupa gaji pokok kepada karyawannya.

Standar UMR di setiap daerah perlu dipatuhi oleh semua perusahaan atau lingkungan usaha yang ada di daerah tersebut.

UMR memiliki manfaat baik bagi pihak perusahaan maupun karyawan. Bagi perusahaan, manfaat UMR adalah sebagai standar untuk memberikan upah yang layak kepada para pekerja.

Sedangkan, bagi karyawan, UMR akan menghindarkan mereka dari upah yang terlalu rendah dan tidak sebanding dengan kerja keras mereka. Dengan demikian, Upah Minimum Regional sudah semestinya menjadi hak karyawan.

Perlu diketahui bahwa UMR  sebenarnya berbeda dengan gaji pokok. Gaji pokok sendiri merupakan salah satu komponen dari Upah Minimum Regional karena ini adalah jumlah besaran gaji pokok ditambah tunjangan tetap tiap bulan.

Dengan demikian, UMR sebenarnya bukan standar minimal gaji pokok, tapi merupakan penghasilan tetap karyawan setiap bulan.

Perbedaan UMR, UMP, dan UMK

Jenis upah minimum yang ada di Indonesia terbagi menjadi UMR, UMP, UMK, dan UMS (Upah Minimum Sektoral). Pembagian ini didasarkan pada lingkup daerah. Perbedaan antara UMR, UMP, dan UMK.

- UMR

Seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, Upah Minimum Regional adalah standar upah terendah di suatu daerah. Hanya saja, istilah UMR saat ini sudah tidak lagi digunakan.

Berdasarkan Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat I diubah menjadi UMP. Sedangkan, UMR Tingkat II diubah menjadi UMK.

- UMP

UMP adalah standar upah terendah yang ditetapkan dan berlaku di seluruh kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Standar UMP setiap provinsi berbeda-beda. Pihak yang memiliki hak untuk menentukan UMP adalah gubernur provinsi. UMP ditentukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan.

- UMK

UMK adalah standar upah terendah yang ditetapkan dan berlaku di satu kabupaten atau kota. Sama dengan UMP, UMK juga ditetapkan oleh gubernur. Namun, gubernur perlu mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi serta bupati atau wali kota.

Sebagai acuan, angka UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP. Jika gubernur tidak menetapkan UMK, maka upah yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut mengikuti UMP.

Penetapan UMR

Penetapan Upah Minimum Regional dilakukan setiap tahun melalui proses yang cukup panjang. Proses ini diawali pembentukan tim survey oleh Dewan Pengupahan Daerah (DPD).

Sesuai namanya, tim survey bertugas untuk mencari tahu informasi harga kebutuhan pokok pekerja. Setelah tim survey memperoleh data yang cukup, DPD akan melakukan rapat formal.

Data dari tim survey akan diolah hingga menghasilkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL terdiri dari tujuh kelompok kebutuhan, antara lain makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan.

Kemudian, DPD akan mengusulkan UMR berdasarkan KHL tersebut kepada Gubernur. Setelah itu, Gubernur akan mengesahkan UMR yang sudah diusulkan.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, UMP diumumkan oleh gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November tiap tahunnya. Sedangkan, UMK diumumkan selambat-lambatnya tanggal 21 November.

Sebelum UMR, UMK, dan UMP Ditetapkan, Ada Survei Kebutuhan Hidup

Dalan proses penetapannya, tim yang disebut Dewan Pengupahan melakukan survei kebutuhan hidup pekerja dari kebutuhan pangan, sandang, hingga rumah yang kemudian diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Istilah UMR kemudian digantikan dengan UMK dan UMP. Meski dalam praktiknya tak lagi digunakan, UMR masih sering digunakan dalam penyebutan upah minumum, bahkan oleh sebagian orang lebih sering menyebut UMR daripada menggunakan UMP dan UMK.

Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara itu, UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Artinya sebelum penggunaan istilah UMP dan UMK, semua penyebutan upah minimum menggunakan UMR, baik Tingkat I maupun Tingkat II.

UMP merupakan perubahan nama dari UMR Tingkat I yang penetapannya oleh gubernur. Sementara, UMK yang tak lain dulunya disebut UMR Tingkat II ini merupakan standar upah minimum yang berlaku di daerah tingkat kabupaten/kota, meski penetapannya tetap dilakukan oleh gubernur meski pembahasannya diusulkan oleh bupati atau wali kota.

Ada Perbedaan UMR, UMK, dan UMP di Setiap Daerah

Upah minimum yang ditetapkan setiap oleh pemerintah kota/kabupaten dapat berbeda satu sama lain. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menetapkan UMK.

Faktor-faktor itu disebut sebagai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam waktu satu tahun.

Hal-hal yang termasuk dalam KHL terdiri atas berbagai komponen. Komponen tersebut di antaranya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan.

Berapa Jumlah Upah Minimum Tertinggi di Indonesia?

Penentuan komponen KHL ini ditinjau setiap tahun mengikuti laju inflasi terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, UMK dapat dihitung dengan rumus berikut.

UMn = UMt + {UMt x (Inflasit +% Δ PDBt)}

UMn adalah upah minimum tahun yang akan ditetapkan. UMt adalah Upah Minimum tahun berjalan. Inflasit adalah inflasi yang dihitung dari periode September tahun lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

Δ PDBt adalah pertumbuhan produk domestik bruto harga konstan yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

Berbedanya komponen KHL yang ditetapkan setiap kota/kabupaten menyebabkan UMK yang ditetapkan berbeda pula.

Menurut data dari Kompas, beberapa kota/kabupaten dengan UMK tertinggi di Indonesia pada 2023 adalah sebagai berikut.

• Kota Bekasi: Rp5.343.430
• Karawang: Rp5.257.835
• Kabupaten Bekasi: Rp5.219.263
• DKI Jakarta: Rp5.067.381
• Depok: Rp4.878.612
• Cilegon: Rp4.815.102
• Bogor: Rp4.813.988
• Tangerang: Rp4.760.289
• Surabaya: Rp4.725.479
• Tangerang Selatan: Rp4.670.791

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 07 Tahun 2013 Pasal 1, yaitu penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kemudian UMR merupakan standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha dan pelaku industri dalam pengupahan pekerja atau buruh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerja ataupun buruh memperoleh upah sebagai penghasilan yang layak.

UMP setiap daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan berbagai faktor penentu. Misalnya, pada tahun 2022 ini, UMP DKI Jakarta adalah sebesar Rp 4.641.854,00.

Sedangkan, UMP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar Rp 1.840.915,53. Salah satu faktor yang menentukan perbedaan besaran ini adalah biaya hidup di daerah tersebut.

Selain itu, upah minimum juga ditetapkan dengan menghitung kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Ada beberapa variabel yang digunakan untuk menghitung kedua faktor tersebut. Variabel tersebut antara lain paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

Dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Dengan berlakunya regulasi ini, setiap perusahaan yang melanggar akan dikenai sanksi.

Pelanggaran yang dimaksud di sini adalah membayar upah karyawan di bawah besaran upah minimum yang ditetapkan di daerah tersebut.

UMR, UMK, dan UMP Bukan Gaji Pokok

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, UMR bukanlah gaji pokok. Besaran UMR ditetapkan oleh pemerintah yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan juga produktivas masing-masing wilayah.

Gaji pokok merupakan besaran yang ditetapkan berdasarkan kebijakan dari perusahaan. Namun jangan khawatir tentang hal itu.

Berdasarkan PP No. 78 tahun 2015 BAB I pasal 1, perusahaan memberikan upah pekerja yang terdiri dari upah pokok (gaji pokok) atau upah pokok ditambah tunjangan tetap. Jika upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap maka minimal upah pokok adalah 75% dari jumlah upahnya.

Pemerintah berharap seluruh perusahaan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Bahkan pemerintah menyambut baik jika perusahaan memberikan persentase ataupun gaji pokok serta tunjangan tetap lebih dari yang disarankan.

Kesimpulan

Standar upah minimum karyawan memang lebih banyak dikenal masyarakat luas dengan istilah Upah Minimum Regional. Namun, sebenarnya saat ini istilah tersebut tidak lagi digunakan.

Istilah UMR kini telah diubah menjadi UMP dan UMK. Meski istilahnya telah diubah, prinsipnya tidak berubah. UMP dan UMK tetap harus menjadi pedoman standar bagi perusahaan dalam membayarkan upah atas hasil kerja karyawannya. UMP dan UMK juga berfungsi untuk menjamin dan melindungi kesejahteraan karyawan.

Pengelolaan upah karyawan adalah tugas staf Human Resources (HR) perusahaan. Penghitungan upah karyawan dengan segala komponennya tentu tidak mudah.

Oleh karena itu, untuk mempermudah staf HR, saat ini sudah banyak aplikasi sistem penggajian atau payroll yang bisa digunakan dengan praktis dan efisien. Selain itu, sistem penggajian perusahaan biasanya juga dipengaruhi oleh data absensi karyawan.

Jika Anda ingin menggunakan aplikasi absensi online untuk mempermudah pengelolaan upah karyawan, Anda dapat memanfaatkan bantuan aplikasi Kerjoo.

Aplikasi Kerjoo dapat membantu Anda merekapitulasi data absensi karyawan per bulannya, sehingga kerja Anda tidak perlu menghitung absensi secara manual. Anda tertarik?